Dewi Aryani Krtik Keras Pidato SBY

MataWanita.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani mengatakan bahwa tahun ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memberikan dokumen pidato kepada seluruh hadirin peserta sidang dan para tamu undangan sebagaimana mestinya tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Dewi Aryani, seharusnya diberikan untuk menjadi perhatian publik melalui para wakilnya di parlemen, karena sidang bersama tersebut adalah sidang terbuka.

Dewi menilai persoalan kenaikan harga minyak karena pengaruh dari berbagai konflik dari belahan dunia yang disebutkan Presiden semestinya menjadi cambuk bahwa betapa pentingnya energi didudukkan sebagai sektor utama atau faktor utama yang menjadi pertimbangan berbagai kebijakan.

"Karenanya tata kelola kedualatan energi amat penting agar ketergantungan negara kepada asing bisa makin di minimalisasi," kata Dewi Aryani kepada Seruu.com di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/08/2012).

Soal reformasi birokrasi yang dijelaskan Presiden dalam pidatonya, menurut Dewi, bagaimana semua hal tersebut bisa diwujudkan dalam birokrasi yang inkompeten dan korup?.

Reformasi Birokrasi tidak hanya penting tapi menjadi keharusan yang sesegera mungkin harus dilaksanakan. Berbagai kebijakan dan program-program yang di rencanakan pemerintah justru tidak mengarah kepada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Semua masih pada tatanan wacana, rencana dan paperwork. Belum ada action yang signifikan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat," jelas Dewi.

Dewi pun menilai jika pemberantasan korupsi juga masih terkesan tebang pilih dan tidak tuntas hingga akar masalah, berbagai tumpang tindih kebijakan berbagai sektor belum dilakukan review dan perbaikan. Masih adanya konflik-konflik antar lembaga karena masing-masing masih bertahan pada kepentingan ego sektor.

"Sistem,  struktur dan kultur politik dan penegakan hukum masih dalam kondisi yang korup,"tegas Dewi yang baru saja dikukuhkan menjadi Doktor tercepat dalam sejarah Fisip UI tersebut.

Sementara itu, tambah Dewi, tentang neraca perdagangan kita yang semakin minus akibat impor yang semakin membesar, tidak dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada solusi apa-apa dari pemerintah.

"Keenam isu yang disampaikan Presiden, pengungkitnya ada di reformasi birokrasi khususnya pencegahan korupsi dalam birokrasi dan iklim investasi," tandas politisi PDI Perjuangan ini. [Cesare-El]